- Pramuka Banggai Laut Diharapkan Terus Tumbuh dan Berkembang
- BPS Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Sensus Penduduk 2020
- Tingkatkan Koordinasi Air Minum dan Sanitasi Melalui KPSPAMS
- Pj. Sekda Bertindak Sebagai Inspektur Upacara Mingguan
- Bupati Hadiri Rapat Paripurna HUT Ke-17 Kabupaten Bone Bolango
- Bupati Ikut Hadiri Acara Adat Pulanga “Tauwa Lo Lingguwa”
- Dukung Kebijakan Pemberian Kredit Melalui Program KUR Mikro Kecil
- Wakil Bupati Imbau Pilkada 2020 Taat Asas dan Aturan
- LPTQ Selenggarakan Pelatihan Peserta MTQ Ke-XVIII Tingkat Provinsi
- Rapat Penyerahan Dana Hibah Keamanan Pilkada
WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT MEMBUKA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Berita Populer
- WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT MEMBUKA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
- Pengumuman Formasi CPNS Kabupaten Banggai Laut
- Bupati Ikut Hadiri Acara Adat Pulanga “Tauwa Lo Lingguwa”
Berita Terkait
Banggai Laut, Wakil Bupati Banggai Laut, Dra. Hj. Tuty Hamid membuka Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) Tahun 2019 dengan focus group Program Pengentasan Kemiskinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yg bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Laut, Selasa (20/08/2019).
Dra. Hj. Tuty Hamid pada saat membacakan sambutan Bupati Banggai Laut, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan unutuk meningkatkan kepedulian Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap korupsi serta mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) demi tercapainya kelancaran pembangunan.
Ia juga menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu cara atau metode dalam mencegah dan memberantas tindak Korupsi di Kabupaten Banggai Laut
“Kita sebagai aparatur pemerintahan dan secara organisasi akan selalu bekerjasama dengan pihak-pihak yang mempromosikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”. Ujarnya
Wakil Bupati Banggai Laut berharap kepada Tim pendamping dari BPKP, khususnya Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dalam pelaksanaan program-program agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (HUMAS PROTOKOL)